Iklan BPKAD Bengkulu Utara 1200 x 300 PX

Dewan Pertanyakan Sikap Pemkab Soal Rekomendasi Penutupan PT BRS

iklan kibar
Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Bengkulu Utara, Arazali

BENGKULU UTARA, sahabatrakyat.com– Ketua Komisi II DPRD Bengkulu Utara Arazali mempertanyakan sikap Pemkab Bengkulu Utara atas surat DPRD Bengkulu Utara terkait rekomendasi penutupan PT BRS yang telah disampaikan beberapa waktu lalu.

“Secara aturan dari Dirjen perkebunan, bila selama 6 tahun tidak dikuasai 100% luas HGU itu sudah fatal pelanggarannya dan juga tidak diplasmakan 20% ke masyarakat desa penyangga selama 6 tahun itu juga pelanggaran fatal,” ungkap Arazali kepada sahabatrakyat.com baru-baru ini melalui seluler.

Selain itu, tambah dia, soal DAS-nya dan klasifikasi nilai BRS itu yang sudah 5 nilainya. “Hal itu secara aturan dan UU sudah harus dicabut izinnya atau ditutup aktivitasnya, seharusnya hal ini pemerintah daerah harus tahu itu, apalagi HGU-nya sudah sampai waktu di 2018,” ujar Arazali.

Dijelaskan, perpanjangan HGU itu secara aturan 2 tahun sebelum HGU habis masa berlakunya. “Seharusnya dilakukan pengajuan kembali. Untuk pengajuan perpanjangan HGU harus ada persetujuan dari desa penyangga,” terang Arazali.                       

“Kita juga mempertanyakan kepada pemerintah daerah kenapa berani mengangkangi aturan dan UU perkebunan dan aturan BPN. Kita minta kepada pihak pemerintah daerah segera menindaklanjuti surat rekomendasi yang sudah kami sampaikan beberapa waktu silam. Hal itu untuk menghindari anggapan bahwa pemerintah tidak punya ketegasan,” tutup Arazali.


Penulis: MS FIRMAN

Editor: JEAN FREIRE

Komentar Anda

Related posts